Kementerian Keuangan Rilis Pagu Dana Desa Tahun 2025

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, alokasi Dana Desa ini mencakup berbagai prioritas utama yang berfokus pada penguatan ekonomi desa, pembangunan infrastruktur dasar, ketahanan pangan, serta pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia desa.

Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa

Pemerintah mengimbau kepada seluruh kepala daerah penerima Dana Desa agar mematuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Sebagai bagian dari tata kelola yang baik (good governance), Kementerian Keuangan mengimbau agar setiap surat atau dokumen terkait Dana Desa dicek keasliannya melalui aplikasi Satu Kemenkeu (satu.kemenkeu.go.id). Aplikasi ini memungkinkan verifikasi tanda tangan digital dan QR code untuk memastikan keabsahan dokumen DJPK.

Alokasi Dana Desa untuk Tahun 2025 Terfokus pada Program Prioritas

Pagu Dana Desa tahun 2025 ini diarahkan ke empat prioritas utama:

1. Penguatan Ekonomi Desa: Program pengembangan usaha kecil, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pelatihan keterampilan yang mendukung kemandirian desa.
2. Pembangunan Infrastruktur Dasar: Meliputi pembangunan dan perbaikan jalan desa, fasilitas air bersih, dan irigasi untuk menunjang sektor pertanian.
3. Ketahanan Pangan: Dana Desa diarahkan untuk program ketahanan pangan melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan yang berkelanjutan.
4. Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan SDM: Pelatihan dan pendidikan masyarakat desa, termasuk pemberdayaan perempuan dan pemuda untuk menjadi agen pembangunan desa.

Dengan sistematisasi alokasi yang lebih baik, Desa-desa di Indonesia diharapkan dapat lebih fokus dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran. Masyarakat desa pun diharapkan berperan aktif dalam memonitor penggunaan Dana Desa, sehingga pelaksanaannya benar-benar bermanfaat langsung bagi kesejahteraan dan perkembangan desa masing-masing.

Melalui program ini, pemerintah berharap agar setiap desa mampu menjadi subyek pembangunan yang mandiri, serta dapat mendukung kemajuan perekonomian nasional dengan potensi yang ada.

Sumber Berita : https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=57440